MADINAH, BANGSAONLINE.com - Sejumlah jemaah haji penyandang disabilitas melakukan audiensi resmi dengan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Selasa (2/6/2026). Pertemuan tersebut didampingi Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Deka Kurniawan.
Jemaah haji yang hadir mewakili ragam disabilitas fisik, netra, dan autis berasal dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), serta seorang orang tua dari penyandang autis dewasa.
“Keterlibatan mereka dalam audiensi ini merupakan bentuk penerapan prinsip HAM, Nothing About Us Without Us. Merekalah yang paling mengerti tentang dunia disabilitas, jadi jangan sampai mereka tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan Haji Inklusif,” kata Deka.
Audiensi ini bertujuan mengapresiasi penyelenggaraan Haji 2026 yang mengusung tagline Haji Inklusif sekaligus menyampaikan aspirasi untuk pelaksanaan Haji 2027. Deka menekankan komitmen Kemenhaj terhadap pelayanan inklusif bagi lansia, disabilitas, dan perempuan sebagai mandat hukum nasional maupun internasional.
Ketua PPDI, Siswadi, menyoroti pentingnya fasilitas yang lebih aksesibel, mulai dari akomodasi hotel, transportasi bus ramah disabilitas, hingga sarana di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ia juga meminta kurikulum sensitivitas disabilitas dimasukkan dalam diklat petugas haji dan manasik.
“Regulasi dan keberpihakan Pak Menteri sudah kepada disabilitas dan lansia, tetapi kadang-kadang di lapangan belum ada kesadaran,” ujarnya.
Ipan Hidayatulloh dari ITMI menekankan perlunya sosialisasi regulasi kuota afirmasi bagi penyandang disabilitas yang telah mendaftar lebih dari lima tahun. Sementara itu, Lilis Arofianti berharap penyandang autis yang memenuhi syarat istitha’ah dapat berhaji dengan pendamping.
Komnas Disabilitas bersama organisasi penyandang disabilitas mendorong adanya regulasi kuota afirmasi khusus bagi jemaah disabilitas agar mendapat kepastian keberangkatan.
Menhaj Gus Irfan menyambut baik aspirasi tersebut. Ia mengatakan, “Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa terus dilanjutkan.”
Ia menjelaskan, Kemenhaj terus memperjuangkan syarat istitha’ah kepada pemerintah Saudi, termasuk bagi lansia dan pengguna kursi roda. Terkait fasilitas di Armuzna, Gus Irfan menegaskan pihaknya terus meminta peningkatan layanan meski pelaksanaannya bergantung pada penyelenggara setempat.
“Itu memang di luar wewenang kita. Kita hanya minta, minta, minta, himbau, himbau, himbau. Tapi pelaksanaannya memang tergantung dari penyelenggara Armuzna itu sendiri,” pungkasnya. (msn/mar)
